Rekonstruksi Keruangan Benteng Jagaraga (1846–1849): Integrasi Pemetaan Drone-Geodetik dan Analisis Data Kolonial

Abstrak

Perang Jagaraga (1846–1849) merupakan penanda krusial dalam sejarah perlawanan Bali terhadap imperialisme Hindia Belanda, yang berakar dari sengketa hak Tawan Karang. Meskipun narasi keberanian Patih I Gusti Ketut Jelantik dan strategi Makara Wyuha tercatat luas dalam historiografi, letak dan batas fisik Benteng Jagaraga yang hancur pasca-Puputan 1849 menjadi kabur seiring dinamika spasial pemukiman modern. Penelitian ini bertujuan melakukan rekonstruksi keruangan dan menemukenali sisa benteng menggunakan integrasi metodologi pemetaan terestrial, citra foto udara (UAV/Drone), GPS Geodetik, Total Station, serta analisis korelasi dengan peta arsip kolonial Belanda (1848–1849). Pengambilan data mencakup area seluas 241,69 Ha (62,96% dari luas Desa Jagaraga).

Hasil pemetaan topografi terperinci mengungkapkan kelurusan gundukan sepanjang ±50 meter dengan elevasi konstan ~1,5 meter di sebelah barat Kantor Desa dan Setra Desa Adat Jagaraga, yang memiliki korelasi geometris kuat dengan fitur “Vijandelijk werk met veraperringen an droge gracht” dalam Peta Belanda 1849. Selain itu, sebaran 45 Pura Klan/Dadya dan orientasi Pura Dalem Segara Madu memperkuat bukti identifikasi wilayah ini sebagai pusat pertahanan strategis dan konsolidasi militer lintas kerajaan di Bali.

Kata Kunci: Benteng Jagaraga, Pemetaan Drone, GPS Geodetik, Data Kolonial, Arkeologi Keruangan, Tawan Karang.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang & Konteks Historis

Interaksi maritim di pesisir Bali Utara—khususnya wilayah Kabupaten Buleleng—memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Temuan arkeologis di Sembiran, Pacung, dan Julah menunjukkan bahwa dataran pantai Bali Utara telah menjadi nodal jaringan perdagangan maritim sejak 2800 tahun lalu, ditandai oleh kontak intensif dengan pedagang India sekitar 2000 tahun lalu. Kehadiran teluk alami yang terlindung serta pasokan air tawar menjadikan wilayah ini pusat pelayaran yang ramai. Kerapatan arus perdagangan maritim melahirkan aturan hukum adat ketatanegaraan Bali yang dikenal sebagai Tawan Karang. Tawan Karang memberikan hak berdaulat kepada Raja/Datu Bali untuk menyita armada perahu/kapal beserta seluruh kargo dan penumpangnya apabila terdampar di pantai perairan Bali.Hukum ini tercantum pada lempeng prasasti tua seperti Prasasti Bebetin A I (896 M) dan Prasasti Sembiran A I (922 M).

Resistensi Kolonial Belanda terhadap hukum Tawan Karang memuncak tatkala beberapa kapal dagang milik Belanda disita berdasarkan aturan adat tersebut. Inilah yang membuat bangsa-bangsa Eropa yang kapalnya karam atau tenggelam di wilayah karang di pinggiran pantai-pantai di Pulau Bali tidak dapat lagi mengklaim barang-barang komoditas dagang yang ada di dalam kapal, dikarenakan sudah menjadi hak dari raja-raja di Bali yang berkuasa. Bagi Kolonial Belanda hal ini sangat merugikan aktivitas perdagangan Belanda dan Negara-negara Eropa yang lain (Mirawati, 2013: 34).

Gambar 1. Sketsa Perang Jagaraga (1859] Fastes Militaires des Indes-Orientales Neederlandaises – GERLACH.

Tahun 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan hukum tawan karang yang diajukan oleh pemerintah Kolonial Belanda (Guermonprez, 1989). Dalam tuntutan itu pemerintah Kolonial Belanda meminta kepada Raja Buleleng melaksanakan isi perjanjian tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda, yang dirampas dan menerima kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda, telah menimbulkan kegelisahan dalam diri raja. Patih Kerajaan Buleleng Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin diterima (Poesponegoro & Notosusanto, 2010).

Penolakan terhadap penghapusan hukum tawan karang ini menjadi cikal bakal 3 kali “agresi militer” yang dilakukan Belanda terhadap Bueleleng. Agresi pertama dilakukan pada tanggal 27 Juni 1846 dan berakhir dengan kemenangan Belanda pada tanggal 5 Juli 1846. Kembali dipicu oleh ketidaktaatan Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Patih I Gusti Ketut Jelantik terhadap perjanjian damai di tanggal 12 Juli 1846, maka agresi ke II Belanda menuju Buleleng dilakukan pada tanggal 8 Juni 1848 dengan hasil kemenangan pasukan Bali dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Puncaknya terjadi pada bulan April 1849 terjadi angresi ke III Belanda, yang saat ini menuju sebuah Benteng yang telah dibangun oleh pasukan Bali untuk upaya pertahanan di wilayah Jagaraga. Peperangan ini merupakan perang puputan yang dilakukan pasukan Bali sampai titik darah penghabisan. Perang Jagaraga membawa kekalahan mutlak dari Kerajaan Buleleng dan takluk kembali dengan pendudukan Belanda di Buleleng.

Sebuah narasi setidaknya memiliki bukti secara fisik untuk bisa memberikan kepercayaan lebih tinggi pada perkembangan narasi tersebut. Upaya pemaknaan yang berbeda juga akan dapat diantisipasi dengan adanya bukti otentik tersebut. Demikian juga dengan sebuah sejarah yang berkaitan dengan Perang Jagaraga. Upaya penelusuran bukti keberadaan benteng berdasarkan pada data-data sekunder yang ada perlu dilakukan untuk mendapatkan referensi informasi dalam upaya menemukenali kembali reruntuhan Benteng Jagaraga yang tersisa. Selain data sekunder, komparasi dan verifikasi data sekunder terhadap kondisi lapangan saat ini juga sangat perlu dilakukan untuk mempertajam analisa keberadaan Benteng Jagaraga. Cerita yang disampaikan secara turun temurun serta kondisi sosial saat ini di masyarakat dapat menjadi bagian penting yang memberikan informasi tentang terjadinya Perang Puputan Jagaraga.

Gambar 2. KITLV A1001 – Versterking te Djagaraga bij Singaradja (Circa 1910)

Berdasarkan permasalahan tersebut dan dinamika keruangannya, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknik pemetaan foto udara UAV, survei terestrial geodetik, serta korelasi peta arsip kolonial Belanda tahun 1849. Hal ini dilakukan guna merekonstruksi posisi spasial presisi Benteng Jagaraga, mengidentifikasi sisa-sisa fisik struktur benteng di permukaan tanah, serta memetakan pola sebaran situs budaya dan tempat suci yang terkait secara historis dengan peristiwa Perang Jagaraga.

II. METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin melalui integrasi arkeologi keruangan, survei fotogrametri drone, pengukuran terestrial, analisis arsip kolonial, serta analisis budaya (Clifford Geertz) untuk membedah data tradisi lisan dan kerapatan pura klan di lokasi penelitian. Selanjutnya dalam proses pengolahan data dilakukan dengan mempergunakan metode deskriptif kualitatif.

1. Pemetaan Udara Drone (UAV): Menggunakan pesawat nir-awak untuk merekam 2.215 foto udara di 6 jalur terbang dengan pertampalan forward overlap 80% dan side overlap 70%. Sebanyak 2.096 foto diolah menggunakan software Agisoft Metashape menjadi Orthophoto dan Digital Elevation Model (DEM).
2. GPS Geodetik & Total Station: Perekaman 16 titik Ground Control Point (GCP) dengan GPS Geodetik. Alat Total Station digunakan untuk mengukur 279 titik mikro-topografi pada daerah bervegetasi lebat (sekitar Pura Dalem Segara Madu, Kantor Desa, dan Setra Desa Adat).
3. Studi Dokumenter & Arsip: Mengkaji sketsa Fastes Militaires des Indes-Orientales Neederlandaises (Gerlach, 1859), foto arsip KITLV Leiden (circa 1910), Peta Militer Belanda Combats de Djaga Raga 1849, dan seri peta Expeditiën naar Bali in 1846, -48, -49 en -68.

Dalam upaya pengolahan data dilakukan berdasarkan pada tiga literatur utama yang terdiri dari catatan tentang Perang Jagaraga yang dituliskan dalam Bahasa Prancis “[1859] Fastes Militaires des Indes-Orientales Neederlandaises – GERLACH”. Dokumen ini menceritakan tentang 3 kali serangan Belanda terhadap Singaraja, yang pertama di tahun 1846, kemudian di tahun 1848 dan yang terakhir di tahun 1849. Dalam buku ini terdapat sketsa Perang Jagaraga seperti yang telah ditampilkan pada halaman depan dalam artikel ini. Data kedua berupa foto yang juga telah ditampilkan pada Gambar 2. yang dalam keteranganya merupakan Benteng Jagaraga. Dokumen tersebut didapat dari Digital Archive Leiden dengan kode KITLV A1001 – Versterking te Djagaraga bij Singaradja (Circa 1910). Selain sumber yang berasal dari catatan Belanda, terdapat juga sumber buku Indonesia yang dibuat jauh setelah Perang Jagaraga, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional pada tahun 1983 dengan judul “Sejarah Perlawanan terhadap Imprealisme dan Kolonialisme Di Daerah Bali”.

Selain itu, terdapat 4 dokumen peta yang didapatkan dari hasil pencarian yang dilakukan, dua dokumen dihasilkan dari pencarian di internet secara umum dan 2 data lainnya dihasilkan dari pencarian di Digital Archive Leiden. Secara umum secara keseluruhan keempat dokumen peta tersebut menampilkan gambaran Benteng Jagaraga dengan penempatan lokasinya masing-masing dan juga terdapat beberapa tanda/legenda dalam bahasa Belanda.

III. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Desa Jagaraga merupakan bagian dari Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan dari Desa Jagaraga hanya 5 km, sedangkan menuju Ibu Kota Kabupaten mencapai 12 Km. Desa Jagaraga masuk dalam klasifikasi perkotaan. Secara astronomis Lokasi Desa Jagaraga berada pada 50 S dengan koordinat UTM  297282,294 S dan 9103559,571 E, dengan ketinggian 120,97 m diatas permukaan laut. Pengukuran koordinat ini dilakukan pada wilayah Monumen Jagaraga.

Secara administrasi, batas-batas Desa Jagaraga, di bagian Utara adalah Desa Bungkulan, di sebelah Timur adalah wilayah Sungai Daya dan Desa Bengkala, di sebelah Selatan adalah Desa Menyali, dan di bagian Barat dibatasi oleh Sungai Gelung dan Desa Suwug. Geografis Desa Jagaraga merupakan dataran sedang dengan ketinggian 100.-150 meter di atas permukaan laut denga curah hujan rata-rata 1.500 s/d 2.000 mm/tahun. Jagaraga merupakan wilayah dataran yang diapit oleh dua sungai besar yang ada di kiri dan kanannya. Wilayah sungai di bagian timur (Tukad Daya) memiliki jarak yang lebih dekat dengan Desa Jagaraga sehingga memiliki kontur yang lebih rapat dalam hal ini memiliki makna bahwa wilayah tersebut memiliki topografi yang lebih curam. Sedangkan di bagian barat yang mengalir Tukad Sangsit memiliki jarak yang cukup jauh dengan kemiringan lahan yang relatif tidak terlalu curam menanjak menuju Desa Jagaraga. Secara umum wilayah Desa Jagaraga merupakan wilayah yang relatif datar. Wilayah topografi curam hanya terdapat pada wilayah-wilayah pinggir sungai baik yang berair maupun kering dan berair pada saat musim hujan.

Gambar 3. Peta Lokasi dan Keletakan Desa Jagaraga.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Etnografi dan Tradisi Lisan Masyarakat

Berdasarkan penelusuran tradisi lisan dan wawancara bersama tokoh adat, pemangku pura, serta aparat Desa Jagaraga, terungkap bahwa wilayah ini awalnya bernama Desa Sukapura, sebagaimana tercantum pula pada prasasti abad ke-12 di Pura Dalem Pande. Perubahan nama menjadi Jagaraga (yang bermakna “menjaga diri”) muncul menjelang pertempuran sebagai peringatan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi agresi kolonial Belanda. Dalam ingatan kolektif warga, areal Pura Dalem Segara Madu meyakinkan difungsikan sebagai markas komando utama perlawanan Laskar Bali di bawah pimpinan Patih I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring.

Gambar 4. Wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Jagaraga. Wawancara dengan Kepala Desa Jagaraga (kiri atas); wawancara dengan keturunan Jero Jempiring (kanan atas); wawancara dengan Jero Kelian Adat Desa Jagaraga (kiri bawah); wawancara dengan Pemangku Pura Dalem Segara Madu (kanan bawah)

Informasi dari masyarakat juga memetakan indikasi keberadaan sisa fisik pertahanan berupa kelurusan gundukan tanah yang membentang dari sebelah barat Kantor Desa hingga ke area barat Setra (Kuburan) Desa Adat Jagaraga, yang diyakini warga sebagai benteng pertahanan luar. Selain itu, masyarakat mengonfirmasi keberadaan banyaknya Pura Klan (Dadya) di lingkungan pemukiman. Tingginya jumlah pura klan ini menjadi bukti lisan-spasial bahwa Jagaraga pernah menjadi pusat konsolidasi massal dan pemukiman sementara bagi laskar gabungan lintas kerajaan se-Bali (Badung, Klungkung, Gianyar, Bangli, Tabanan, dan Karangasem). Pasca-kekalahan Perang Puputan 1849 dan perataan benteng oleh Belanda, area pertahanan ini perlahan beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman warga, lahan pertanian Subak, serta perkebunan rakyat

Survey Spasial Fotogrametri dan Terestrial

Kegiatan pemetaan Wilayah Benteng Jagaraga mencakup areal seluas 241,69 hektar atau sekitar 62,96% dari keseluruhan wilayah Desa Jagaraga. Pengambilan data spasial primer mengombinasikan survei udara fotogrametri serta survei terestrial berakurasi tinggi. Pemetaan udara dilakukan menggunakan drone dengan 6 rute penerbangan otomatis (pertampalan foto forward overlap 80% dan side overlap 70%), yang merekam 2.215 foto udara dan menghasilkan 2.096 foto terolah secara fotogrametri. Koreksi geometris citra dilakukan memanfaatkan 16 titik Ground Control Point (GCP) yang diukur menggunakan GPS Geodetik. Selain itu, alat Total Station dioperasikan untuk pendetailan mikro-topografi pada areal kritis bervegetasi lebat (area Pura Dalem Segara Madu, barat Kantor Desa, dan lingkungan Setra Desa Adat) dengan total 279 titik ukur guna menghasilkan garis kontur dan model elevasi digital (DEM).

Gambar 5. Rencana jalur terbang Drone Dungan lokasi GCP (Ground Controle Point), dan gambaran oleah peta yang dihasilkan.

Hasil pengolahan data spasial menunjukkan kecocokan keruangan yang sangat tinggi ketika citra orthophoto 2024 ditampalkan (overlay) dengan Peta Militer Belanda tahun 1849 (Combats de Djaga Raga). Analisis mikro-topografi mengonfirmasi temuan penting di lapangan berupa kelurusan gundukan tanah sepanjang ±50 meter yang membentang dari area barat Kantor Desa Jagaraga hingga ke sisi barat Setra Desa Adat, dengan profil elevasi konstan ~1,5 meter lebih tinggi dari permukaan sekitar. Posisi gundukan tanah ini berhimpitan tepat dengan fitur “Vijandelijk werk met veraperringen an droge gracht” (dinding pertahanan musuh dengan penghalang dan parit kering) pada peta kolonial. Lebih lanjut, pemetaan citra udara berhasil mendokumentasikan sebaran 45 Pura Klan (Dadya) yang terkonsentrasi di pusat pemukiman, serta membuktikan dimanfaatkannya lekuk alami jurang Tukad Daya dan Tukad Sangsit sebagai benteng pertahanan alam yang mengapit markas komando Pura Dalem Segara Madu.

Rekonstruksi Spasial dan Verifikasi Sisa Benteng

Rekonstruksi keruangan Benteng Jagaraga dilakukan melalui integrasi analisis georeferensi peta arsip militer kolonial Belanda tahun 1849 (Combats de Djaga Raga) dengan citra orthophoto foto udara UAV serta pengukuran mikro-topografi terestrial tahun 2024. Peta Belanda 1849 mencatat secara detail konfigurasi arsitektur pertahanan Laskar Bali yang ditandai oleh simbol “Vijandelijk werk met veraperringen an droge gracht” (struktur pertahanan musuh yang dilengkapi rintangan dan parit kering) serta “Vijandelijk werk zondr gracht” (struktur pertahanan tanpa parit). Melalui proses overlay spasial berakurasi tinggi menggunakan kontrol titik geodetik (GCP), pola benteng pada dokumen arsip kolonial tersebut menunjukkan kesesuaian geometris yang sangat presisi dengan karakteristik bentang alam dan morfologi pemukiman Desa Jagaraga saat ini.

Verifikasi lapangan berbasis pengukuran mikro-topografi Total Station dan evaluasi kontur Digital Elevation Model (DEM) berhasil menemukenali keberadaan kelurusan gundukan tanah sepanjang ±50 meter. Gundukan tanah ini membentang lurus dari arah utara ke selatan, dimulai dari areal sebelah barat Kantor Desa Jagaraga hingga ke sisi barat Setra (Kuburan) Desa Adat Jagaraga. Secara morfo-elevasi, gundukan tersebut memiliki profil ketinggian konstan ~1,5 meter lebih tinggi dibanding morfologi tanah sekitarnya. Hasil penyejajaran citra mengonfirmasi bahwa posisi fisik gundukan tanah di permukaan bumi ini berimpit tepat dengan garis dinding outer-wall/dike pertahanan bagian barat Benteng Jagaraga sebagaimana terekam dalam Peta Militer Belanda 1849.

Gambar 6. Korelasi Peta Belanda dengan Citra Drone tahun 2024 (Kiri) dan Pekiraan lokasi sisa benteng di bagian barat Kantor Desa lurus kea rah Selatan sampai di barat Setra Desa Adat Jagaraga. Gambar di bawah merupakan perkiraan Lokasi tersebut dalam Peta Belanda (lingkaran kuniang) (Kanan).

Keberadaan sisa benteng ini mempertegas bahwa arsitektur perbentengan Jagaraga memanfaatkan perpaduan antara rekayasa struktur tanah (earthen fort/dike) dan perlindungan alami bentang alam (natural barrier). Struktur benteng utama ditempatkan secara strategis di koridor dataran sedang yang diapit erat oleh dua jurang sungai yang dalam dan curam, yaitu Tukad Daya di sisi timur dan Tukad Sangsit/Gelung di sisi barat. Pemanfaatan jurang alami ini secara taktis militer membatasi ruang gerak penetrasi pasukan Belanda dan memaksa armada musuh masuk ke dalam koridor jebakan strategi pertahanan Makara Wyuha (supit urang) yang berpusat di sekitar Pura Dalem Segara Madu. Penemuan kembali kelurusan gundukan tanah ini menjadi bukti material arkeologis penting yang memvalidasi narasi historiografi kolonial sekaligus menjadi acuan utama bagi delimitasi zonasi cagar budaya Benteng Jagaraga di masa depan.

45 Pura Dadya: Jejak Konsentrasi Massa dan Solidaritas Semesta Laskar Bali

Keberadaan 45 Pura Klan/Dadya yang terkonsentrasi di dalam bentang pemukiman Desa Jagaraga memberikan bukti material dan spasial-arkeologis yang sangat kuat mengenai skala mobilisasi militer pada Perang Jagaraga (1846–1849). Dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat Bali, Pura Dadya merupakan tempat pemujaan leluhur berdasarkan garis keturunan (soroh/varna) tertentu, di mana pada kondisi pemukiman pedesaan normal satu desa adat umumnya hanya menampung 3 hingga 7 Pura Dadya. Kerapatan ekstrim hingga 45 Pura Dadya di area yang relatif terbatas ini menegaskan bahwa Perang Jagaraga bukan sekadar pertempuran lokal Kerajaan Buleleng, melainkan arena perang terbuka skala besar yang didukung oleh konsentrasi massa laskar gabungan lintas kerajaan dari seluruh pelosok Bali (Badung, Klungkung, Gianyar, Bangli, Tabanan, dan Karangasem) di bawah komando Patih I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring.

Secara antropologis, kedatangan pasukan perang dalam jumlah besar dari luar daerah yang bermukim di Jagaraga selama berbulan-bulan membutuhkan legitimasi sosial dan spiritual. Pura-pura Dadya yang didirikan atau diperluas di sekitar pemukiman berfungsi ganda (dual-function spaces): secara spiritual menjadi sarana sublimasi dan pemujaan Kawitan (leluhur) untuk memohon keselamatan sebelum bertempur, sedangkan secara taktis-logistik difungsikan sebagai pos komando (pakuwon), koordinasi logistik, dan titik pemusatan pasukan berbasis klan (soroh).

Gambar 7. Citra drone wilayah pusat Desa Jagaraga dengan persebaran pura-pura klan yang ada di sekitarnya.

Fenomena keruangan ini sangat relevan dibedah melalui konsep State and Ritual Clifford Geertz (1980) dalam karyanya The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, yang mengemukakan bahwa integrasi sosial dan mobilisasi massa di Bali abad ke-19 digerakkan melalui tatanan simbolisme ritual (symbolic polity). Patih Jelantik menyatukan berbagai klan dari seluruh kerajaan di Bali bukan melalui birokrasi kaku, melainkan dengan menjadikan ruang Jagaraga sebagai pusat kosmologis perlawanan spiritual dan fisik. Mungkin juga hadirnya tempat suci kelompok (Pura Dadya) merupakan bentuk proyeksi kolektif untuk memperkuat solidaritas sosial. Ancaman imperialisme Belanda terhadap hukum berdaulat Tawan Karang dipandang sebagai ancaman atas eksistensi peradaban Bali secara keseluruhan.

Dengan demikian, sebaran 45 Pura Dadya yang terekam dalam citra drone 2024 mengonfirmasi bahwa Jagaraga bertransformasi menjadi ruang konsentrasi militer, di mana ruang domestik perdesaan disulap menjadi markas pertahanan koalisi yang memicu lahirnya solidaritas organik pertama dalam sejarah perlawanan Bali menentang kolonialisme Belanda.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemetaan drone dan geodetik terestrial berhasil mengidentifikasi bukti fisik gundukan dinding Benteng Jagaraga sepanjang ±50 m (tinggi ~1,5 m) di area barat Kantor Desa dan Setra Desa Adat Jagaraga.
2. Penyejajaran Peta Belanda 1849 dengan citra foto udara 2024 mengonfirmasi Pura Dalem Segara Madu dan jurang sungai di sekitarnya sebagai markas komando dan sistem pertahanan alami Makara Wyuha.
3. Sebaran 45 Pura Dadya memperkuat bukti keruangan bahwa kawasan Jagaraga merupakan pusat mobilisasi laskar gabungan kerajaan-kerajaan Bali saat Perang Puputan.

Saran

1. Pelaksanaan ekskavasi arkeologis terencana (trenching/test pit) pada gundukan tanah barat Setra Desa Adat untuk menguji struktur penyusun di bawah permukaan.
2. Penggunaan instrumen non-destruktif Ground Penetrating Radar (GPR) untuk memetakan jejak parit kering dan jebakan ranjau bambu di bawah tanah. Serta penggunaan teknologi LIDAR dalam survey yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

• Anonim. (2024). Kecamatan Sawan Dalam Angka 2024. Singaraja: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.
• Ardika, I W. (1991). Archaeological Research in Northeastern Bali Indonesia (Doctoral dissertation). Canberra: Australian National University.
• Geertz, C. (1980). Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
• Gerlach, A. J. A. (1859). Fastes Militaires des Indes-Orientales Néerlandaises. Zalt-Bommel: Jean Noman & Fils.
• Mirawati, I. (2013). Dari Perahu Sri Komala hingga Perang Puputan: Perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 17(1), 33–42.
• Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.
• Sedana Arta, K. (2019). Perdagangan di Bali Utara Zaman Kerajaan Bali Kuno Perspektif Geografi Kesejarahan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5(2), 112–121.
• Suardana, I. N. G. (2020). Sepenggal Kisah Sejarah dan Monumen Perang Jagaraga. Tatkala.co.
• Sutaba, I M., et al. (1983). Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali. Jakarta: Depdikbud.
• Universiteit Leiden Digital Collections. (Circa 1910). Versterking te Djagaraga bij Singaradja [Digital Image, KITLV A1001]. Universiteit Leiden Archive.
• Topographisch Bureau. (1849). Combats de Djaga Raga: Expediëten naar Bali in 1846, -48, -49. Batavia: Topographisch Bureau.